Pemkab Batang Hari Terima Kunjungan Kapolda Bahas Mengenai Angkutan Batu Bara

Batang Hari, Jambi - Pasca aksi demontrasi dan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurah Sridadi, Kapolda Jambi bersama Pemkab Batanghari serta unsur Forkopimda Batanghari menggelar rapat bersama, Rabu (08/06/2022).

Mengenai hal tersebut Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief mengatakan, pihak Pemkab Batang Hari bersama Polda Jambi mencoba merespon keresahan yang dialami oleh masyarakat. Dari berawal dari Pemblokiran jalan segala macam hal itu, direspon cepat oleh stakeholder terkait, kapolda hadir di sini, bagaimana kita menyatukan persepesi dalam rapat ini.

Baca juga: Gubernur Jambi Segera Tindaklanjuti Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

"Pemda Batanghari pun menyadari batas kewenangan yang dimiliki, begitu pula dengan pihak kepolisian.  Namun, bagaimana keterbatasan ini tetap bisa mengurai permasalahan yang terjadi nantinya, rekomendasi hasil rapat ini akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang punya kewenangan terhadap tata kelola angkutan batubara ini", ucapnya.

Terkait bagaimana teknis pelaksanaan nantinya, Fadhil menyebutkan, hasil tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mereka melaporkan kepada pihak yang lebih berwenang.

Baca juga: Wagub Jambi: ASN Harus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

"Setelah direspon oleh pihak berwenang terkait tata kelola, baru kita action. Kita tidak boleh bekerja di luar kewenangan dan masyarakat mudah-mudahan memahami hal ini kami pemda sebagai perpanjangan tangan masyarakat Batanghari, pemerintah daerah tetap akan memperjuangkan hak-hak yang mesti didapatkan oleh masyarakat terutama soal keselamatan bersama, semuanya harus selamat, masyarakat selamat, orang yang bekerja terkait batubara, sopir harus selamat", tegas Fadhil.

Menurutnya, Salah satu solusi permanen untuk mengatasi masalah kemacetan armada batubara yakni dengan adanya dibuatkan jalan khusus angkutan batubara. Bahkan benerapa waktu lalu Gubernur Jambi sudah memaparkan berbagai solusi terkait masalah yang terjadi.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

“Tapi jalan khusus masih dalam proses dan kita tidak tahu prosesnya berapa lama. Menjelang itu jadi dan kita pun harus ada solusi tercepatnya, ya paling tidak mengurangi beban yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini", kata MFA.

(Red)

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Segera Lapor SPT Tahunan